Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Minta Alkes Posyandu yang Rusak Diganti

2 weeks ago 18

INFO TEMPO - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor menyoroti kondisi pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, meminta agar alat kesehatan (alkes) serta fasilitas penunjang yang sudah tidak layak di posyandu-posyandu segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Kang Rozi ini saat menghadiri rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Direktur RSUD Kota Bogor di gedung DPRD Kota Bogor, Rabu, 8 Juli 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Dalam rapat evaluasi tersebut, Rozi Putra mempertanyakan masih adanya temuan alat kesehatan di posyandu yang rusak sehingga tidak bisa dipakai dan tidak sesuai lagi dengan standar penggunaannya. Padahal, menurut dia, anggaran untuk sektor kesehatan selalu dialokasikan setiap tahun.

Ia menegaskan, pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat tidak akan bisa terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

"Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Jangan sampai masyarakat datang berobat, tapi terhambat karena alat kesehatan tidak tersedia atau fasilitasnya sudah tidak layak," tutur Kang Rozi.

Selain masalah kekosongan alkes di sejumlah posyandu dan faskes tingkat pertama, dia menyoroti kondisi fisik fasilitas kesehatan. Ia menemukan masih ada alat bantu pelayanan kesehatan yang kondisinya sudah usang dan dipaksakan tetap digunakan.

Menyikapi temuan ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendesak Dinas Kesehatan segera mengambil langkah taktis berupa pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan alkes di seluruh puskesmas dan posyandu se-Kota Bogor. "Segera mengganti alat bantu pelayanan kesehatan yang sudah rusak atau usang demi keselamatan pasien," ucapnya.

Rozi berkomitmen DPRD Kota Bogor, khususnya Komisi IV, akan mengawal serapan anggaran kesehatan agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.

"Kami akan terus mengawal agar anggaran kesehatan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor. Pelayanan berkualitas adalah hak mutlak warga," ujarnya. (*)

Read Entire Article