Guru di Wilayah 3T Hadapi Beragam Tantangan SPMB

Guru dan sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Nusa Tenggara Barat menghadapi berbagai tantangan menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Selain keterbatasan akses dan administrasi, para guru juga harus turun langsung mendampingi masyarakat yang belum memahami mekanisme pendaftaran siswa baru.

Misalnya guru SDN Tangkampulit, Yan Aryani. Dia mengungkapkan banyak orang tua di wilayah 3T masih membutuhkan pendampingan terkait pengisian berkas dan pemahaman jalur penerimaan siswa. Karena itu, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga aktif membantu proses administrasi SPMB.

“Di daerah 3T, peran guru menjadi sangat penting karena masih ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan langsung terkait informasi dan administrasi SPMB,” kata Yan seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin, 18 Mei 2026.

Menurut dia, sejumlah wali murid juga masih mengalami kendala memahami persyaratan dokumen dan tahapan seleksi. Kondisi tersebut membuat sekolah harus memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses penerimaan murid baru berlangsung.

Tantangan serupa juga dihadapi SDN 1 Puncak Jeringo di Kabupaten Lombok Timur. Kepala sekolah Agus Setiawan mengatakan pihaknya harus melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung rumah calon peserta didik usia sekolah untuk memberikan sosialisasi. “Langkah ini kami lakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang program sekolah,” ujar Agus.

Ia mengatakan koordinasi internal sekolah juga menjadi tantangan tersendiri karena sekolah harus membagi tugas guru mulai dari pembentukan panitia, verifikasi dokumen, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi sekolah tersebut berada di lingkungan SD dan SMP Negeri Satu Atap serta berencana membuka layanan PAUD Satu Atap.

Sementara itu, guru SDN 1 Puncak Jeringo, Marwah, mengatakan tantangan lain yang dihadapi sekolah di wilayah 3T adalah persaingan antar sekolah untuk mendapatkan peserta didik baru. “Respons masyarakat cukup baik karena pendaftaran di daerah kami lebih transparan. Tapi ada juga persaingan yang kami hadapi di daerah 3T,” kata Marwah.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB meminta seluruh sekolah menjalankan SPMB secara objektif dan bebas pungutan liar. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB Syamsul Hadi menyampaikan, seluruh proses SPMB harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.