Jokowi Respons Survei Indikator soal Ijazah Palsu

TEMPO.CO, Solo -- Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sigi lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan 66,9 persen publik tidak percaya dirinya memalsukan ijazah menunjukkan masyarakat punya logika dan nalar yang sehat. Sebaliknya, untuk aduan ijazah palsu, logika yang digunakan oleh para pengadu tidak masuk logika. “Logika aduan ijazah palsu memang nggak masuk. Saya kira 66,9 persen yang menyampaikan ketidakpercayaannya itu,” kata Jokowi ketika ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Rabu, 28 Mei 2025.

Meski begitu masih ada sebagian masyarakat yang percaya adanya pemalsuan ijazah tersebut. Jokowi pun menjawab santai. Menurut dia, memang pasti akan selalu ada pro dan kontra. Ada yang percaya atau tidak percaya. Dia pun memilih menyerahkan permasalahan itu kepada proses hukum. “Ya masyarakat pasti ada yang percaya dan tidak percaya. Tapi semuanya nanti kami serahkan ke proses hukum,” ujar Jokowi.

Kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden Jokowi menjadi salah satu kategori yang diukur oleh lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan sebanyak 66,9 persen tidak percaya mantan presiden ke-7 Indonesia itu memalsukan ijazah.

Penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menjadi salah satu kategori yang diukur lembaga Indikator Politik Indonesia. Kategori tersebut berhubungan dengan terkait tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi. Sekitar 66 persen responden menyatakan tidak percaya Jokowi telah memalsukan ijazah. Survei ini diikuti oleh 1.286 responden.

Kasus ini sempat dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Belakangan polisi menghentikan penyelidikan ijazah palsu Jokowi. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) keberatan disetopnya perkara ijazah palsu hingga kemudian melaporkan tim Bareskrim.

Jokowi balik bertanya jika mereka tidak percaya hasil penyelidikan Bareskrim Polri, lalu akan percaya kepada siapa lagi. “Ya UGM (Universitas Gadjah Mada) tidak dipercaya, Bareskrim tidak dipercaya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak dipercaya, yang mau dipercaya siapa?” ujar mantan Wali Kota Solo itu. 

Jokowi menuturkan, melalui proses persidangan di pengadilan pasti akan terbuka semuanya, secara jelas dan gamblang serta terang benderang. Demikian juga untuk saksi akan dibuka di sidang pengadilan. “Pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang. Karena di situ nanti akan ada fakta-fakta, bukti-bukti. Semuanya akan dibuka di sidang pengadilan,” ujarnya. 

Untuk hasil survei lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan di basis partai politik menunjukkan hasil yang beragam. Mayoritas basis partai politik tahu dan tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. “Kecuali basis Golkar, terbelah sama besar antara yang percaya dan tidak percaya,” demikian dikutip dari rilis survei nasional 17-20 Mei 2025, Rabu, 28 Mei 2025.