Kata Apindo Agar Proyek Motor Listrik Berdampak ke Ekonomi

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai proyek motor listrik nasional harus melibatkan industri dalam negeri untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian. “Yang menjadi catatan lebih lanjut adalah, apakah konsep motor listrik nasional ini benar-benar produk dalam negeri, atau hanya stempel ulang dari produk luar negeri,” kata analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2026.

Pernyataan itu disampaikan Ajib menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan proyek motor listrik nasional.  Agar bisa berdampak terhadap perekonomian, Ajib menyatakan komponen motor listrik seperti sasis, body pack, hingga wiring harus memiliki kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50 persen.

Ajib menekankan pentingnya rantai pasok komponen lokal dengan melibatkan koperasi dalam produksi motor listrik ini.

Jika proyek motor listrik nasional bisa terwujud, Ajib memetakan tiga dampak positif terhadap ekonomi nasional. Pertama adalah kesesuaian antara rancangan dengan kebutuhan dan penggunaan sepeda motor masyarakat Indonesia.

Dalam proyek ini, Ajib mengatakan, negara tidak hanya merancang, tetapi menciptakan alat ekonomi produktif yang akan membantu ekonomi masyarakat. Dampak kedua adalah pengurangan emisi gas buang hingga lebih dari 95 persen. Dampak terakhir, Ajib menilai proyek tersebut akan mengurangi beban fiskal atas subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Ia mengatakan, saat ini pengguna motor di Indonesia tercatat lebih dari 145 juta unit. Dalam perhitungannya, pemerintah harus menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per hari hanya untuk mensubsidi pembelian satu liter Pertalite untuk satu sepeda motor.

Ajib menyambut positif rencana motor listrik nasional. Ia menilai proyek tersebut bisa menjadi momentum reindustrialisasi untuk menguatkan ekosistem ekonomi domestik.

Terlebih, Ajib mengatakan perekonomian Indonesia masih mengalami deindustrialisasi. Karena kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya di kisaran 19,2 persen. Kondisi ini, menurut Ajib, membuat serapan tenaga kerja belum maksimal dan peningkatan nilai tambah produk belum optimal.

Ia menilai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja selama lima tahun akan berat ketika sektor manufaktur hanya berkontribusi di bawah 20 persen dari PDB.

Ajib pun membandingkan kondisi industri manufaktur Indonesia dengan Vietnam. Ia mengatakan, sektor manufaktur Vietnam sangat berkembang karena didukung regulasi yang berpihak terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan pemerintah mendorong biaya berusaha yang rendah.

Ia menilai, insentif yang tepat sasaran tersebut mengantarkan sektor manufaktur di Vietnam berkontribusi lebih dari 23 persen terhadap PDB nasional. Penguatan industri domestik tersebut pada akhirnya memicu penciptaan lapangan kerja yang masif dan mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam pada kuartal II 2026 mencapai 8,39 persen.