Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Wibawa Satria mengatakan, satu konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) bisa melahirkan sejuta kebencian.
Hal itu disampaikan setelah memerhatikan masifnya peredaran DFK di media sosial, salah satunya tentang konten Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut "guru adalah beban negara".
"Satu ulasan yang berisi DFK pada sebuah rumah makan, akan membuat ribuan pelanggan berhenti makan di situ. Demikian juga dengan satu video DFK bisa melahirkan sejuta kebencian pada seorang pemuka agama hingga pemimpin," kata Hariqo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025, seperti dlansir dari Antara.
Sebelumnya, kata Hariqo, di jagat maya juga banyak beredar video deepfake alias palsu Presiden Prabowo Subianto menawarkan bantuan langsung kepada masyarakat.
"Satu peluru hanya bisa membunuh satu tubuh, tapi satu disinformasi dapat 'membunuh' persaudaraan, kepercayaan, bahkan masa depan sebuah bangsa," kata Hariqo.
Laporan Risiko Global 2025 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global nomor empat. Bahkan, diprediksi menjadi ancaman global nomor satu pada tahun 2027.
Laporan ini berdasarkan survei terhadap lebih dari 900 pakar internasional lintas sektor, meliputi akademisi, pegiat NGO, pebisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil.
"DFK ini sudah terbukti membuat kesedihan banyak keluarga," kata Hariqo.
Contoh Bahaya Disinformasi
Hariqo mencontohkan di Amerika Serikat, menurut analisis Kaiser Family Foundation (2022), sekitar 234.000 kematian akibat Covid-19 yang terjadi antara Juni 2021 hingga April 2022, dapat dicegah jika seluruh orang dewasa telah divaksinasi penuh.
Dia mengatakan, penolakan vaksin, yang sebagian besar dipengaruhi oleh disinformasi, turut berkontribusi terhadap jumlah kematian warga tersebut.
Contoh lain, kerusuhan di Inggris selama hampir dua pekan pada Agustus 2024, dipicu disinformasi kasus pembunuhan tiga anak perempuan di Southport pada 29 Juli 2024.
Di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Juni 2025, kata Hariqo, juga terjadi kerusuhan yang dipicu disinformasi terkait operasi penegakan hukum imigrasi.
Di Wamena, Papua Pegunungan, pada 2023 sempat terjadi kerusuhan tersulut konten DFK yang menarasikan orang Papua menyerang personel keamanan Indonesia setelah penangkapan dua pedagang etnis tertentu.
"Disinformasi adalah api kecil yang bisa membakar seluruh peradaban jika dibiarkan, terutama di Indonesia yang sangat majemuk," kata Hariqo.
Upaya Tekan Disinformasi
Hariqo mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang paling majemuk. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa.
"Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia, jangan sampai DFK membuatnya menjadi kelemahan," kata Hariqo.
Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran DFK. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari bahaya negatif dari konten negatif di ranah digital.