PPATK Minta Tambahan Anggaran untuk Berantas Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar pada 2027. Penambahan anggaran tersebut untuk memperkuat pemberantasan judi online, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan berbagai kejahatan keuangan lainnya.

Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pada di Kompleks DPR pada Rabu, 17 Juni 2026. "Usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp 516,4 miliar sekiranya dapat dipenuhi pada tahap penetapan pagu anggaran di bulan Juli 2026,” kata pimpinan PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat.

Dalam rapat tersebut, PPATK menyebut kebutuhan anggaran lembaganya pada 2027 mencapai Rp769,8 miliar. Namun, berdasarkan Surat Bersama Bappenas dan Menteri Keuangan pada 7 Mei 2026, pagu indikatif yang diterima PPATK hanya sebesar Rp 253,3 miliar. 

Penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa program di antaranya Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu hasil analisis dan pemeriksaan sektor narkotika dan perjudian sebesar Rp 660 juta.

Penambahan anggaran juga akan digunakan untuk biaya operasional kantor sebesar Rp 292,7 miliar, pemeliharaan teknologi informasi sebesar Rp 19,3 miliar, operasional gaji dan tunjangan Rp 206 miliar, dan pemeliharaan serta operasional perkantoran Rp 26,7 miliar.

PPATK menjelaskan tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta memperkuat penanganan transaksi keuangan yang berkaitan dengan perjudian online, narkotika, korupsi, dan tindak pidana perpajakan.

Dalam rencana kerja 2027, PPATK menetapkan optimalisasi produk intelijen keuangan sebagai salah satu program unggulan. Program tersebut diarahkan untuk mendukung penerimaan negara, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, serta pemberantasan judi online yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah.

Selain itu, PPATK mempunyai tiga program unggulan yang tujuannya untuk memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) pada 2029–2030. Pertama optimalisasi produk inteligen keuangan dalam rangka kontribusi penerimaan negara melalui program pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dan pemberantasan judi online.

Kedua implementasi peta jalan persiapan MER Indonesia tahun 2029-2030 oleh Financial Action Task Force (FATF). Sedangkan yang terakhir upaya mendukung pengembangan ekosistem digital berbasis aplikasi pencarian dan akal imitasi guna meningkatkan kemampuan analisis transaksi keuangan.

Selain itu, PPATK juga mendapat mandat menjalankan sejumlah program prioritas nasional, antara lain kerja sama internasional dalam keanggotaan FATF, implementasi strategi nasional antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta analisis dan pemeriksaan transaksi pada sektor korupsi, narkotika, perjudian, dan perpajakan.

Menurut PPATK, tambahan anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk memperkuat analisis transaksi dan pemeriksaan PPATK, pengelolaan data pelaporan serta pengawasan kepatuhan pihak pelapor, kerja sama dalam dan luar negeri terkait TPPU, TPPT, dan PPSPM, penyusunan strategi dan kebijakan APU-PPT dan PPSPM, pengelolaan teknologi informasi, hukum dan regulasi PPATK, serta pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.