Pramono Anung Bahas Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo membahas rencana kenaikan tarif Transjakarta dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ. Belum ada keputusan mengenai penambahan biaya kendaraan umum tersebut.

Ketua DTKJ Haris Muhammadun menyampaikan rekomendasi kenaikan tarif Transjakarta kepada Pramono dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Senin, 28 April 2025. "Kami sampaikan juga, artinya memang dari 2003-2004 itu (tarif Transjakarta) tidak naik-naik," kata Haris di lokasi.

Menurut Haris, rekomendasi itu sebelumnya juga pernah DTKJ sampaikan kepada para gubernur sebelum Pramono. Meski belum ada keputusan, Haris berkata Pramono akan mengkaji kemungkinan penambahan tarif Transjakarta setelah tidak berubah selama sekitar 20 tahun.

Haris berujar DTKJ akan mengkaji peluang itu dengan Dinas Perhubungan Jakarta. "Nanti akan bersama-sama untuk menajamkan itu, tapi ada pembicaraan ke arah sana dan akan menuju ke arah sana (kenaikan tarif)," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengatakan tarif Transjakarta saat ini telah berlaku sejak 2005. "Seperti kita ketahui, tarif Transjakarta Rp 3.500 per penumpang ini berlaku sejak tahun 2005, 20 tahun yg lalu," ujarnya.

Menurut Syafrin, rencana penyesuaian tarif sudah dibahas sejak lama. Apalagi, tarif Rp 3.500 berlaku sejak upah minimum provinsi (UMP) Jakarta masih sekitar Rp 800 ribu. Saat ini, UMP Jakarta adalah sebesar Rp 5,39 juta.

Wacana kenaikan tarif Transjakarta sudah muncul sejak 15 tahun lalu. Pada 2010, gubernur saat itu, Fauzi Bowo, berencana mengubah tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000. Rencana itu belum pernah direalisasikan hingga saat ini.

Pada 2020, lima tahun sebelum Pramono menjabat gubernur, Transjakarta juga kembali mengkaji kenaikan tarif. Direktur utama PT Transportasi Jakarta saat itu, Sardjono Jhony Tjitrokusumo, mengatakan ongkos bus kota sebesar Rp 3.500 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini.

Jhony menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta akan terbebani jika tarif tersebut tidak berubah. Menurut Jhony, kelayakan tarif Transjakarta adalah sekitar Rp 5.000. "Itu berdasarkan ability to pay dan willingness to pay," kata dia di Jakarta Selatan pada 18 Juni 2020.