Save The Children: 11,5 Juta Anak RI Pernah Alami Kekerasan

SAVE The Children menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak ini mencatat sebanyak 50,78 persen anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Senior Director Advocacy Campaign and Government Relations Save the Children Indonesia Tata Sudrajat mengatakan angka itu sama dengan sekitar 11,5 juta anak. “Ini yang harus menjadi perhatian dan komitmen bersama untuk menyelesaikannya,” kata dia dalam dalam diskusi media bertajuk ”Mengawal Ekosistem Perlindungan Anak” di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026. 

Menurut Tata, risiko kekerasan terhadap anak semakin besar di era digital. Lebih dari tiga perempat anak berusia 5–17 tahun telah menggunakan telepon seluler dan hampir 74 persen mengakses internet. "Situasi ini membuat risiko kekerasan daring terhadap anak semakin besar," ujarnya.

Selain kekerasan, Save the Children menyoroti masih tingginya angka kemiskinan anak. Mengacu pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tata mengatakan 11,44 persen anak usia 0–17 tahun masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. "Kemiskinan ini memperbesar risiko anak mengalami kekurangan gizi, putus sekolah, hingga eksploitasi," kata dia.

Tata menjelaskan, 4,58 persen balita di Indonesia masih mengalami pengasuhan yang tidak layak. Kemudian sebanyak 3,06 persen anak tidak tinggal bersama kedua orang tua atau pengasuh utamanya. Di sisi lain, sekitar 1,37 persen anak Indonesia berada dalam kondisi terlantar. "Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah panti asuhan yang tinggi," ucap Tata.

Dia melanjutkan, persoalan lain yang masih menjadi tantangan perlindungan anak di Indonesia adalah tingginya pekerja anak. Tata menyebut terdapat sekitar 1,01 juta pekerja anak dan 3,05 juta anak yang bekerja. Adapun pekerja anak merupakan anak yang telah putus sekolah dan bekerja penuh waktu layaknya orang dewasa, sedangkan anak yang bekerja umumnya masih bersekolah dan bekerja di luar jam belajar.

"Angka ini menunjukkan masih banyak anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi pada usia yang seharusnya diprioritaskan untuk belajar dan berkembang," tutur Tata.

Masalah lain, persoalan perlindungan anak juga tercermin pada sektor pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang sekolah dasar telah mencapai 97,94 persen. Namun, angkanya menurun menjadi 81,73 persen di tingkat sekolah menengah pertama dan 64,32 persen di tingkat sekolah menengah atas. Sementara itu, angka melek huruf mencapai 92,90 persen.

"Kesenjangan akses pendidikan membuat angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas masih tinggi," kata Tata.

Di sisi lain, tingginya frekuensi bencana alam juga memperparah kerentanan anak. Sepanjang 2025 tercatat 4.727 bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Tata, bencana tidak hanya mengancam keselamatan anak, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Ia mencontohkan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir 2025. Hingga kini, kata dia, kehidupan anak-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan terutama Aceh belum sepenuhnya pulih.

"Ketika bencana terjadi, fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat tinggal umumnya ikut rusak. Akibatnya, hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar tidak dapat terpenuhi," tutur Tata.