Transaksi Keuangan PT Jawa Satu Power Diretas

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Power Indonesia (PPI) membenarkan kabar soal peretasan transaksi keuangan anak perusahaannya, PT Jawa Satu Power (JSP). Corporate Secretary PT PPI Dicky Septriadi menyatakan peretasan itu telah mereka laporkan ke aparat kepolisian.

Dicky tak banyak bicara soal peretasan itu. Alasannya, PT PPI tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap PT JSP karena anak perusahaanya itu merupakan konsorsium alias kerja sama antara dua atau lebih perusahaan. 

"Nah, yang terjadi sekarang sesuai dengan laporan kepolisian itu di Jawa Satu Power, yaitu anak perusahaannya kami, tapi konsorsium, kami enggak punya full control," kata Dicky kepada Tempo pada Rabu, 28 Mei 2025.

PT JSP merupakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1. Proyek tersebut berada di bawah konsorsium PPI, Marubeni, dan Sojitz Corporation.

Dalam kasus ini, Dicky menyatakan PT JSP telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Dicky menyebut bahwa saat ini PT JSP juga sedang menyusun keterangan resmi yang nantinya akan disebarkan kepada publik ihwal peristiwa ini.

"As soon as possible (secepat mungking) kami memang harus cerita," ucap dia.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar (AKBP) Reonald Simanjuntak, mengatakan instansinya masih melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut. "Mohon waktu," kata dia pada Rabu.

Berdasarkan informasi yang didapat Tempo, kejadian ini bermula ketika pihak dari Jawa Satu Power hendak membayar tagihan kepada vendor. Transaksi keuangan dari proyek joint venture itu mendapat susupan permintaan transfer ketika membayar tagihan tersebut. 

Permintaan ini melalui rekening via e-mail vendor dengan nomor rekening yang berbeda dari nomor rekening yang tertuang di dalam kontrak. 

Sementara Corporate Secretary PT Jawa Satu Power Haidar Al Farisy juga membenarkan adanya peretasan. Hanya saja, dia membantah jika peretasan itu terjadi di sistem internal perusahaannya Dia mengatakan perseroannya masih menelusuri sejumlah pihak yang mengatur sistem keuangan tersebut.

"Betul bukan pada sistem kami, namun untuk pihak lain itu yang kami masih telusuri dengan pihak berwajib," kata Haidar kepada Tempo, Rabu.