1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026, Begini Penjelasan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Penentuan awal Ramadan menjadi momen penting bagi umat Islam di Indonesia sebelum memulai ibadah puasa selama satu bulan penuh. Proses penetapan ini melibatkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit muda) yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

Namun, penentuan awal bulan Hijriah ini kerap memunculkan perbedaan dengan sebagian umat Islam. Meski begitu, semangat kebersamaan tetap menjadi landasan utama dalam menyikapi setiap keputusan. Hal ini yang kemudian ditekankan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar setelah penetapan 1 Ramadan. 

Menurutnya, berdasarkan hasil Sidang Isbat yang dilangsungkan pada Selasa 17 Februari 2026 lalu, hari pertama puasa Ramadan dipastikan jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Keputusan ini menjadi panduan resmi bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, dengan tetap menjaga semangat persatuan dalam keberagaman. Simak informasi selengkapnya berikut, dirangkum Liputan6, Rabu (18/2).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, telah menyelenggarakan Sidang Isbat untuk penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang penting ini berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pelaksanaan Sidang Isbat ini merupakan agenda tahunan yang menjadi rujukan nasional dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Proses Sidang Isbat dibagi menjadi tiga sesi utama, dimulai dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 WIB, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang isbat secara tertutup pada pukul 18.30 WIB, dan diakhiri dengan konferensi pers penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada pukul 19.30 WIB. Seluruh tahapan ini dapat disaksikan secara terbuka melalui saluran YouTube Bimas Islam TV dan Kementerian Agama RI, serta platform media sosial Bimas Islam, kecuali sesi sidang isbat yang bersifat tertutup.

Sidang Isbat ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Wakil Menteri Agama, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, para ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan duta besar negara sahabat. 

Berdasarkan hasil pemantauan hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hilal belum terlihat. Laporan dari para perukyat di seluruh titik pengamatan tidak menunjukkan adanya penampakan hilal. Bahkan, di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari.

Data hisab yang dipaparkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menunjukkan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada rentang minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga nol derajat 55 menit 41 detik. Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran nol derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. 

Kondisi hilal yang belum memenuhi kriteria visibilitas ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

"Berarti hasil ini bukan hanya ghairu imkanur rukyat tetapi ini belum hilal ini berwujud, masih di bawah ufuk, hingga 0 derajat 58 menit, 47 detik. Jadi di seluruh kepulauan Indonesia bahkan Asia Tenggara belum masuk kategori," kata Nasaruddin Umar dalam konferensi pers, mengutip kanal Youtube Merdeka.com.

Pemerintah Indonesia dalam menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, menggunakan kriteria visibilitas hilal yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Kriteria MABIMS ini mensyaratkan tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan pembaruan dari kriteria sebelumnya yang mendapat masukan dan kritik.

Pada Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 H, data hisab menunjukkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Ketinggian hilal berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga nol derajat 55 menit 41 detik, dan sudut elongasi antara nol derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Angka-angka ini berada di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh kriteria MABIMS.

Pemerintah Indonesia menggabungkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) secara terpadu dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hisab berfungsi sebagai informasi awal, sementara rukyat menjadi konfirmasi dalam Sidang Isbat. Pendekatan ini memastikan bahwa penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah dan syar'i, dengan mempertimbangkan data perhitungan astronomi dan hasil observasi langsung di lapangan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan bijak dan menjadikannya sebagai rahmat, bukan sumber perpecahan. Beliau menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam merawat keberagaman dan perbedaan metode penentuan awal bulan kamariah tidak seharusnya menggerus persatuan sebagai sesama anak bangsa.

Nasaruddin Umar menyampaikan pesan ini dalam konferensi pers usai Sidang Isbat, mengimbau agar perbedaan tidak menyebabkan perpisahan atau perbedaan dalam artian negatif. Beliau berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif dan tetap menjaga kerukunan.

"Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah," ujar Menteri Agama.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Metode ini merupakan perhitungan astronomi yang menentukan awal bulan Hijriah tanpa harus menunggu pengamatan langsung hilal.

Muhammadiyah juga mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode resmi baru yang menggantikan pendekatan wujudul hilal yang sebelumnya dipakai. Penerapan KHGT mensyaratkan kesatuan tiga komponen utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter kuncinya adalah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di titik mana pun di bumi.

Untuk awal Ramadan 1447 Hijriah, syarat tersebut telah terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat. Konjungsi awal Ramadan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Peristiwa ini menandai berakhirnya siklus bulan sebelumnya dan menjadi penanda astronomis dimulainya bulan baru. Setelah matahari terbenam pada hari itu, posisi hilal yang memenuhi parameter KHGT telah tercapai di Alaska, sehingga keesokan harinya ditetapkan sebagai awal Ramadan.

Q: Kapan 1 Ramadan 1447 H ditetapkan oleh pemerintah?

A: Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Q: Mengapa Muhammadiyah memulai puasa lebih awal dari pemerintah?

A: Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.

Q: Apa kriteria hilal yang digunakan pemerintah dalam Sidang Isbat?

A: Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat.

Q: Apakah hilal terlihat saat pemantauan pada 17 Februari 2026?

A: Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh 96 titik pengamatan yang tersebar di Indonesia.

Q: Bagaimana Menteri Agama menyikapi perbedaan awal Ramadan?

A: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat untuk menjadikan perbedaan sebagai konfigurasi yang indah dan simbol persatuan.