Cara Menjalankan Ibadah Haji untuk Keluarga yang Sudah Meninggal Melalui Badal Haji

Liputan6.com, Jakarta - Kehilangan anggota keluarga yang belum sempat menunaikan ibadah haji dapat menimbulkan duka, namun Islam memberikan solusi melalui praktik badal haji. Ini menjadi cara menjalankan ibadah haji atas nama keluarga yang telah meninggal agar kewajiban tersebut tetap dapat ditunaikan.

Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji oleh seseorang yang mewakili orang lain di Tanah Suci, tidak hanya untuk yang telah wafat tetapi juga bagi yang tidak mampu secara fisik seperti sakit permanen atau usia lanjut. Dengan cara ini, rukun Islam kelima tetap dapat dilaksanakan melalui perwakilan sesuai ketentuan syariat.

Pemahaman yang benar mengenai badal haji penting agar pelaksanaannya sesuai syariat dan diterima di sisi Allah SWT. Liputan6.com akan membahas secara lengkap pengertian, hukum, syarat, prosedur, hingga biaya badal haji sebagai panduan bagi umat Muslim.

Badal haji merupakan praktik pelaksanaan ibadah haji oleh seseorang atas nama orang lain yang tidak dapat menunaikannya sendiri karena uzur syar'i. Ketidakmampuan ini mencakup kondisi sakit permanen, usia yang sudah sangat lanjut, atau telah meninggal dunia. Tujuannya sangat mulia, yaitu agar kewajiban haji tetap dapat ditunaikan meskipun diwakilkan kepada orang lain.

Dalam konteks cara menjalankan ibadah haji untuk keluarga yang sudah meninggal, badal haji menjadi jembatan spiritual. Ini memungkinkan ahli waris atau kerabat untuk memastikan bahwa almarhum/almarhumah tetap mendapatkan pahala dan gugur kewajiban hajinya di hadapan Allah SWT. Proses ini dilakukan dengan niat yang tulus dan mengikuti seluruh rukun haji sebagaimana mestinya.

Istilah badal haji sendiri secara harfiah berarti pengganti atau wakil. Menurut istilah, badal haji adalah haji yang dilakukan atas nama orang lain yang sudah meninggal atau bagi yang masih hidup tetapi memiliki uzur (jasmani dan rohani) sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji sendiri.

Mayoritas ulama dari empat mazhab besar dalam Islam – Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali – sepakat bahwa hukum badal haji untuk orang yang sudah meninggal adalah boleh dan sah. Kesepakatan ini berlaku terutama jika orang yang meninggal tersebut sudah memenuhi kriteria wajib haji semasa hidupnya, namun terhalang dan belum sempat melaksanakannya karena alasan tertentu.

Terdapat sebuah hadits dari Bukhari dan Muslim tentang badal haji untuk seorang yang sudah udzur, namun masuk dalam wajib haji. Dalam hadits tersebut, ada seorang perempuan dari kabilah Khats’am bertanya kepada Rasulullah: 

“Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tetapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Rasulullah kemudian menjawab, “Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia” (HR. Bukhari dan HR. Muslim). 

Hadis lain yang relevan menceritakan seorang wanita dari Juhainah yang bertanya kepada Nabi SAW perihal ibunya yang bernazar haji namun wafat sebelum sempat menunaikannya.

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ

Artinya: "Ibuku telah bernazar untuk haji tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikannya. Apakah aku boleh melakukan atas namanya?" Nabi SAW menjawab, "Boleh, berhajilah menggantikannya. Bagamana pendapatmu jika ibumu memiliki utang, bukankah kamu akan membayarnya? Bayarlah (utang) kepada Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi." (HR Bukhari dan An Nasa'i).

Meskipun mayoritas ulama sepakat, terdapat perbedaan pendapat antar mazhab mengenai kewajiban badal haji dari harta peninggalan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa biaya haji wajib dikeluarkan dari harta peninggalan almarhum sebelum pembagian warisan, bahkan tanpa wasiat, jika almarhum memenuhi syarat wajib haji namun belum menunaikannya. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Maliki berpandangan bahwa kewajiban badal haji hanya berlaku jika almarhum meninggalkan wasiat untuk dihajikan. Mazhab Maliki juga mensyaratkan adanya wasiat dari orang yang meninggal agar dapat dihajikan oleh keturunannya.

Agar badal haji sah dan diterima, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi, baik bagi orang yang dibadalkan maupun bagi pelaksana badal haji. Memahami syarat-syarat ini adalah kunci dalam cara menjalankan ibadah haji untuk keluarga yang sudah meninggal agar sesuai syariat.

• Bagi Orang yang Dibadalkan (Almarhum):
  • Sudah meninggal dunia.
  • Telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji (mampu secara finansial dan fisik) namun terhalang dan tidak dapat melaksanakannya.
  • Bisa juga dilakukan jika almarhum/almarhumah berwasiat untuk dihajikan.
• Bagi Pelaksana Badal Haji:
  • Sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, pelaksana badal haji harus sudah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika belum, badal haji yang dilakukan atas nama orang lain dianggap tidak sah dan hajinya jatuh untuk dirinya sendiri. Namun, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan orang yang belum pernah berhaji untuk membadalkan, meskipun orang tersebut akan berdosa karena belum berhaji untuk dirinya sendiri.
  • Mampu secara fisik dan finansial. Pelaksana harus dalam kondisi sehat dan mampu secara fisik untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Meskipun biaya dibebankan kepada orang yang dihajikan, kemampuan finansial pelaksana juga penting.
  • Baligh dan berakal sehat.
  • Memahami ilmu agama dan tata cara haji. Sebaiknya orang yang membadalkan adalah orang yang paham atau mengerti perihal agama, terutama tentang ibadah haji atau umrah, agar proses badal haji terlaksana dengan lancar.
  • Tidak mencari keuntungan. Badal haji tidak boleh dijadikan sebagai bisnis untuk mencari keuntungan semata, niatnya harus ikhlas karena Allah SWT.
  • Satu orang hanya boleh membadalkan haji untuk satu orang lain dalam satu waktu. Tidak diperbolehkan membadalkan dua orang atau lebih sekaligus. Jika ingin menggantikan haji untuk kedua orang tua, harus dilakukan dalam periode haji yang berbeda.
  • Adanya persetujuan atau mandat dari pihak yang dibadalkan atau keluarganya. Jika individu yang dibadalkan sudah meninggal dunia, tidak diperlukan izin atau wasiat dari si mati karena badal haji dianggap sebagai pembayaran utang.

Memenuhi semua syarat ini akan memastikan bahwa badal haji yang dilaksanakan sah secara syariat dan menjadi bentuk bakti yang diterima bagi keluarga yang telah meninggal.

Prosedur pelaksanaan badal haji pada dasarnya sama seperti pelaksanaan ibadah haji untuk diri sendiri. Perbedaan fundamental terletak pada bacaan niat, di mana ketika berniat, harus diniatkan untuk orang yang dihajikan. Seluruh rangkaian ibadah haji dilaksanakan seperti biasa, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga tahallul. Pelaksana harus memastikan setiap rukun dan wajib haji terpenuhi atas nama almarhum/almarhumah.

Mengenai biaya badal haji, angkanya bervariasi dan sangat bergantung pada fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga travel atau layanan jasa badal haji. Pada tahun 2026, estimasi biaya badal haji umumnya berkisar mulai dari Rp9,5 juta hingga Rp45 juta. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti fasilitas akomodasi, transportasi, kredibilitas agen travel, serta layanan tambahan seperti dokumentasi dan sertifikat pelaksanaan.

Penting untuk dicatat bahwa biaya badal haji ini biasanya lebih terjangkau dibandingkan ibadah haji reguler, karena posisi pelaksana hanya menggantikan orang untuk berhaji, bukan mendaftar haji reguler yang memerlukan antrean panjang. Disarankan agar perbelanjaan atau upah untuk badal haji ini diambil dari harta peninggalan orang yang dibadalkan sebelum harta tersebut difaraidkan atau dibagi waris.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) juga memiliki kebijakan terkait penggantian jemaah haji yang wafat sebelum keberangkatan. Pada tahun 2018, Kemenag pernah mengeluarkan ketentuan bahwa calon jemaah haji yang wafat sebelum berangkat dapat digantikan oleh anggota keluarga lain. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap jemaah yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) namun meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah suci tersebut.

Jemaah haji yang meninggal dapat diganti oleh suami, istri, anak kandung, atau menantu. Pengajuan pergantian ini memerlukan proses administrasi yang harus diketahui oleh RT, RW, Lurah, dan Camat setempat. Selanjutnya, berkas akan diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).

Kebijakan ini berbeda dengan badal haji yang dilakukan secara individu atau melalui lembaga. Penggantian jemaah wafat oleh Kemenag bertujuan untuk memastikan kuota haji tetap terisi dan kesempatan berhaji bagi keluarga yang berhak tidak hilang. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memfasilitasi umat Muslim Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima.

1. Apa itu Badal Haji?

Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji oleh seseorang atas nama orang lain yang tidak dapat menunaikannya sendiri karena uzur syar'i, seperti sakit permanen, usia lanjut, atau telah meninggal dunia.

2. Bagaimana hukum badal haji untuk keluarga yang sudah meninggal?

Mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) sepakat bahwa hukum badal haji untuk orang yang sudah meninggal adalah boleh dan sah, terutama jika almarhum telah memenuhi syarat wajib haji.

3. Siapa saja yang boleh melaksanakan badal haji?

Pelaksana badal haji harus sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri (menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali), mampu secara fisik dan finansial, baligh, berakal sehat, memahami ilmu agama dan tata cara haji, serta berniat ikhlas.

4. Apakah ada kebijakan pemerintah terkait penggantian jemaah haji yang wafat?

Ya, Kementerian Agama Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan bahwa calon jemaah haji yang wafat sebelum keberangkatan dapat digantikan oleh suami, istri, anak kandung, atau menantu, dengan prosedur verifikasi tertentu.