Catatan APTISI soal Pembangunan 10 Kampus Universitas RI

KETUA Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Muhammad Budi Djatmiko mengatakan APTISI tidak menolak rencana pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia (URI). Namun, APTISI meminta pemerintah menghentikan sementara keputusan pembangunan fisik.

"Sampai ada kajian kebutuhan, konsultasi publik, analisis biaya-manfaat, dan pemetaan dampak terhadap PTN-PTS," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Juli 2026. 

Budi menyatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan strategis, yakni menyiapkan calon pemimpin nasional masa depan. Namun, hingga pertengahan Juli 2026, informasi rencana pembangunan URI sangat terbatas bagi publik. "Sehingga diperlukan cara pandang yang kritis, objektif, dan berbasis bukti untuk menelaahnya lebih jauh," kata dia. 

Sejauh ini, Budi baru mendapatkan informasi mengenai pelantikan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI, rencana bangun sepuluh URI yang memberikan pendidikan jenjang S1 secara gratis melalui skema beasiswa penuh dari APBN, hingga sebagai pabrik pencetak calon pemimpin di lingkungan pemerintahan, BUMN, dan lembaga strategis lainnya. 

Namun, dia belum melihat naskah akademik, studi kelayakan, dasar hukum kelembagaan, hingga kebutuhan anggaran pembangunan dan operasional. Begitu pula dengan mengenai lokasi spesifik sepuluh kampus, proyeksi jumlah mahasiswa, program studi yang akan dibuka, mekanisme seleksi, hingga kedudukan URI dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Publik, kata Budi, juga belum mendapatkan gambaran mengenai bagaimana hubungan URI dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi serta dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pun bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah ada. 

Menurut Budi, URI tidak akan memberikan dampak besar bagi PTS bila dibentuk sebagai sekolah kepemimpinan nasional berskala kecil, sangat selektif, bersifat pascasarjana atau pendidikan profesi lanjutan. Namun, bila URI membuka S1 umum secara besar-besaran, gratis, tersebar di sepuluh lokasi, dan dibiayai penuh APBN, berpotensi menggeser mahasiswa dari PTS. "Bukan menciptakan mahasiswa baru," kata dia. 

Selain itu, dia mengatakan, bila merujuk pada Human Capital Theory dari Gary Becker, pendidikan memang merupakan investasi untuk meningkatkan kapasitas seseorang. Namun, pembangunan manusia tidak selalu harus melalui pendirian universitas baru. 

Investasi sumber daya manusia, kata dia, dapat dilakukan melalui optimalisasi program beasiswa, sekolah kepemimpinan singkat, penguatan pendidikan pascasarjana, atau konsorsium antar perguruan tinggi yang sudah ada. "Pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah Indonesia butuh pemimpin yang lebih baik, melainkan apakah membangun sepuluh universitas baru adalah instrumen yang paling efektif, hemat, dan adil," kata dia. 

Menurut Budi, integrasi URI juga memicu persoalan tata kelola. Alasannya, Indonesia sudah memiliki banyak lembaga serupa seperti LAN, IPDN, Universitas Pertahanan, berbagai sekolah kedinasan, hingga ratusan program studi administrasi publik. "Tanpa bukti adanya celah institusional yang nyata, URI berisiko hanya menjadi bentuk duplikasi kelembagaan yang memboroskan sumber daya," kata dia. 

Dia juga menyatakan perluasan akses pendidikan tinggi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tidak identik dengan penambahan jumlah kampus. APK bisa naik bila masyarakat yang tidak mampu kuliah bisa masuk ke perguruan tinggi. 

Bagi dia, bila mahasiswa URI hanya merupakan perpindahan dari masyarakat yang berencana masuk PTS, maka APK nasional tidak bertambah. "Yang terjadi hanya perubahan distribusi mahasiswa," kata dia. 

Pada Rabu, 22 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Yos Sunitiyoso, guru besar bisnis Institut Teknologi Bandung, dilantik sebagai wakil gubernur.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Seusai pelantikan, Donny mengatakan Universitas Republik Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi baru yang dirancang untuk mendidik calon pejabat pemerintahan dan pemimpin badan usaha milik negara (BUMN). "Bapak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan," ujarnya, Rabu.

Menurut Donny, Universitas Republik Indonesia berencana mendirikan 10 kampus. Para lulusannya akan memperoleh gelar akademik sebagaimana lulusan perguruan tinggi lainnya.