Direktur FBI Kembalikan Artefak RI yang Diselundupkan ke AS

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima pengembalian artefak budaya milik Indonesia secara langsung dari Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat Kash Patel. Artefak itu sebelumnya diselundupkan secara ilegal dari Tanah Air ke luar negeri.

Pilihan editor: Mengapa Kebencian ke LGBTQ Mudah Menyebar di Medsos

Adapun proses pengembalian itu berlangsung dalam kunjungan kehormatan Kash Patel ke Kertanegara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan, penyerahan artefak budaya Indonesia ini merupakan bagian dari kerja sama repatriasi antara Pemerintah Indonesia dan FBI.

“Benda-benda budaya, artefak budaya, yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal dan setelah dilakukan satu provenance research atau asal-usul, maka benda-benda itu kemudian dikembalikan dan dibawa langsung oleh Bapak Kash Patel kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Fadli, dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa artefak yang dikembalikan berasal dari Papua, tepatnya merupakan warisan budaya masyarakat suku Dani, Asmat, dan Danau di kawasan Danau Sentani. Menurut Fadli, benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya bagi Indonesia.

“Saya kira ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan upaya kita untuk memulihkan kedaulatan budaya kita," tutur Fadli.

Fadli Zon berujar, kerja sama antara Indonesia dan FBI dalam pengembalian benda budaya telah berlangsung sebelumnya. FBI tercatat telah beberapa kali membantu mengembalikan berbagai artefak Indonesia yang dicuri, termasuk arca-arca perunggu dan artefak dari sejumlah situs budaya.

Dia menyampaikan, artefak-artefak tersebut nantinya akan dipamerkan di Museum Nasional agar dapat dinikmati sekaligus dipelajari oleh publik. “Kami harapkan kerja sama dengan FBI terutama terkait dengan repatriasi, restitusi benda-benda budaya ini ke depannya akan semakin kuat, didukung juga oleh Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kementerian Luar Negeri," tutur Fadli.