Hoaks Sri Mulyani "Guru Beban Negara", Mafindo: Mudahnya Konten Palsu Mengadu Domba

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan video deepfake Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang seolah-olah mengatakan "guru itu beban negara" membuktikan betapa mudahnya konten palsu mengadu domba dan merusak tatanan sosial.

Dia mengatakan video itu menyebar dengan sangat cepat, menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat, dan memicu kemarahan publik yang meluas. Keabsahan video tersebut hanya bisa dikonfirmasi secara pasti dengan menggunakan alat deteksi khusus.

"Jangan sampai kita menjadi korban adu domba pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengeksploitasi celah pengetahuan di era AI ini," kata Septiaji di Jakarta, Rabu (27/8/2025), seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, dengan kemampuan berpikir kritis sejak dini, pemerintah dan masyarakat mampu mengatasi akar masalah penyebaran hoaks.

Ketika ranah digital semakin memudarkan batas antara realitas dan rekayasa, menurut dia, ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme menemukan lahan subur untuk tumbuh.

Kemajuan teknologi terutama konten kecerdasan buatan (AI), tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka celah baru yang dieksploitasi untuk menyebarkan kebencian.

"Konten semacam ini dapat berupa narasi yang dibuat-buat, gambar yang dimanipulasi, atau video deepfake yang meniru tokoh-tokoh terkemuka. Penyalahgunaan ini memperlebar jurang pasca-kebenaran (post-truth)," kata Septiaji.

Septiaji menilai teknologi AI telah menjadi "senjata" baru dalam perang informasi. Teknologi AI, khususnya Gen-AI, saat ini tumbuh pesat dengan kemampuan untuk membuat konten yang sangat meyakinkan dan mudah disebarkan.

"Ini berarti emosi dan keyakinan pribadi lebih diutamakan daripada fakta. Konsekuensinya, menjadi semakin sulit bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan terhadap ekosistem informasi yang kredibel," kata dia.

Menurut dia, akar masalahnya terletak pada rendahnya kualitas literasi digital masyarakat Indonesia. Mereka yang memiliki literasi digital yang kurang cenderung sulit membedakan antara informasi yang benar dan palsu, apalagi jika konten tersebut dibuat dengan teknologi AI yang canggih.

Hal ini, kata dia, membuat mereka rentan terpengaruh dan bahkan menjadi penyebar konten yang merusak. Masyarakat juga mungkin tidak menyadari bagaimana AI dapat dimanipulasi untuk menyebarkan narasi kebencian atau disinformasi.

Karena itu dia menilai, peningkatan literasi digital, termasuk kemampuan untuk membedakan antara konten otentik (buatan manusia) dan sintetik (rekayasa Gen-AI), harus menjadi prioritas bersama.

Untuk menghadapi tantangan ini, pihaknya tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga kembali pada kearifan lokal. Ia pun mengajak masyarakat untuk meningkatkan "resiliensi" terhadap paparan polusi informasi dengan membangun sikap kritis dan skeptis.

Menurut dia, Mafinfo menggunakan berbagai perangkat lunak untuk memeriksa konten, seperti Hivemoderation, Sightengine, Deepfake-O-Meter, hingga detektor AI yang disediakan oleh platform seperti Elevenlabs AI Detector dan Google SynthID Detector.

Selain itu, strategi yang diajukan Mafindo untuk menangkal narasi disintegrasi berpusat pada pembangunan gerakan yang didasari oleh konsep guyub atau komunal.

Pendekatan ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah, kepolisian, tokoh agama dan komunitas, akademisi, dan warga negara, untuk membentuk ekosistem anti-hoaks yang kolaboratif dan saling terhubung.

Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga agen aktif dalam melawan hoaks.

"Usaha bersama Pemerintah dan masyarakat tidak hanya efektif dalam memerangi hoaks, tetapi juga secara implisit mampu membangun benteng yang kokoh terhadap ideologi yang memecah belah seperti intoleransi dan radikalisme," kata Septiaji.

Peredaran video viral yang mengklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai beban negara telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Video tersebut memicu perdebatan sengit dan kekecewaan, khususnya di kalangan para pendidik di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun tegas membantah kebenaran narasi tersebut, menyatakan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi digital.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa video yang tersebar luas adalah deepfake, sebuah rekayasa digital dari pidato asli Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.

Dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, Kamis 7 Agustus 2025, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti, terkait rendahnya gaji guru dan dosen.

Sri Mulyani mengungkapkan rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam sambutannya.

Pertanyaan pun muncul, kata Sri Mulyani apakah negara harus menanggung seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen, atau adakah ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan. Kendati begitu, Sri Mulyani tak merinci bentuk partisipasi masyarakat yang ia maksud. 

"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," ujar Sri Mulyani, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Sri Mulyani menyampaikan pada 2025 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun atau sejumlah 20 persen dari total belanja negara. 

Dana tersebut tersebar dalam berbagai program, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta pelajar, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri.

Selain itu, anggaran juga dialokasi untuk beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi untuk 666,9 ribu guru, pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 22 ribu sekolah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan tidak digelontorkan secara serampangan. Pemerintah telah membaginya ke dalam tiga klaster utama.

"Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai mahasiswa,” ujarnya.

Kemudian, klater  kedua untuk guru dan dosen itu belanjanya mulai dari gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Klaster ketiga untuk sarana prasarana.