Indonesia Desak Komitmen Damai di Laut Cina Selatan

PEMERINTAH Indonesia mendesak semua pihak menjaga menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan, buntut aksi koersif oleh pasukan penjaga pantai Cina terhadap angkatan bersenjata Filipina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan bahwa insiden itu menunjukan pentingnya relevansi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam mengelola hubungan antarnegara di kawasan.

“Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan secara damai melalui dialog, diplomasi, dan tentu berdasarkan pada hukum internasional, termasuk UNCLOS,” kata Nabyl kepada awak media di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juli 2026. 

Nabyl mengatakan otoritas Indonesia mendesak negara-negara ASEAN maupun para mitra agar mengedepankan jalur diplomasi dalam setiap resolusi konflik. Hal itu merujuk pada traktat Treaty of Amity and Cooperation, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan ASEAN Charter, ungkap Nabyl.

“Indonesia terus mendesak agar negara anggota maupun mitra ASEAN dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam traktat tersebut,” kata dia.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, konfrontasi yang melibatkan otoritas kedua negara terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, di second thomas shoal.

Otoritas Filipina menuduh kapal penjaga pantai Cina sengaja menabrak kapal hingga menyebabkan satu orang nelayan terluka. Sementara itu, Beijing mengklaim kapal Angkatan Laut Filipina mengabaikan peringatan dan justru menabrak kapal patroli Tiongkok. 

Menurut Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang turut diratifikasi oleh Cina, gugusan karang di dekat Kepulauan Spratly itu berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Filipina.

Selama ini Manila mendesak Beijing menghormati putusan Mahkamah Arbitrase Permanen ada 2016, meski hingga kini Beijing enggan mengakui putusan tersebut. 

Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam tindakan yang disebutnya sebagai "berbahaya dan agresif" oleh Cina terhadap personel Angkatan Laut Filipina.

Washington menilai pola provokasi Beijing terhadap operasi maritim Filipina yang sah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan serta bertentangan dengan komitmen Cina untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

“Pola provokasi Cina yang mengkhawatirkan atas operasi maritim Filipina, merusak perdamaian dan stabilitas regional dan bertentangan dengan komitmennya,” ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.