Menteri PU: 93 Sekolah Rakyat dalam Tahap Penyelesaian

PEMERINTAH masih menyelesaikan pembangunan sebagian sekolah rakyat tahap pertama di 2026 ini, sementara rencana pembangunan tahap berikutnya sudah disiapkan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan sekitar 10 persen dari target 93 sekolah rakyat masih berada dalam tahap penyelesaian karena terkendala logistik dan keterbatasan tenaga kerja.

Dody mengatakan sekitar sembilan sekolah rakyat dari total 93 unit yang dibangun belum mencapai progres 90 persen. Meski demikian, sebagian besar sekolah tersebut sudah dapat difungsikan untuk kegiatan awal pembelajaran.

“Secara nasional mungkin sisa sembilan. Dari 93, mungkin 10 persen yang progresnya masih di bawah 90 persen,” kata Dody saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen, Jawa Tengah, Ahad, 26 Juli 2026.

Menurut Dody, kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah rakyat yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan.

“Rata-rata itu karena jauh, logistik. Harus pengapalan kapal, kemudian jalan ke situ susah. Yang paling utama logistik,” ujar dia.

Selain persoalan pengiriman material, Dody mengatakan pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi itu membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat, sementara jumlah pekerja yang tersedia terbatas. “Kalau sudah masa finishing itu kuantitas tukangnya makin menipis. Hampir semua sekolah rakyat berada pada fase yang sama, fase finishing."

Saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi Sragen, Dody menemukan sejumlah pekerjaan kecil yang masih perlu diperbaiki. Ia meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan, termasuk bagian kamar mandi dan talang air.

Menurut dia, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas fasilitas yang diberikan kepada siswa. Fasilitas sekolah rakyat, kata dia, harus menjadi bentuk penghormatan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera. “Yang kita berikan kepada adik-adik kita itu yang berkelas, bukan barang ecek-ecek,” ujar Dody.

Dody mengatakan pemerintah memanfaatkan masa libur siswa sekolah rakyat rintisan untuk menyempurnakan bangunan yang belum sepenuhnya selesai. Menurut dia, sekolah yang belum mencapai progres 90 persen tetap dapat digunakan untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. “Walaupun sembilan ini belum selesai 90 persen, rata-rata sudah bisa difungsionalkan. Paling tidak dipakai untuk MPLS dulu,” kata dia.

Di tengah penyelesaian pembangunan tahap pertama, pemerintah menyiapkan pembangunan 102 sekolah rakyat baru. Ia mengatakan proses lelang akan dilakukan dalam waktu dekat dengan target penyelesaian pada akhir 2026 hingga awal 2027.“Tahap selanjutnya nanti akan ada 102 yang persiapannya akan kita lelang dalam waktu dekat. Targetnya mungkin Desember-Januari selesai,” ujar Dody.

Pembangunan sekolah rakyat tersebut akan dilakukan di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kabupaten memiliki satu sekolah rakyat. Dody mengatakan pemerintah juga berencana meningkatkan kapasitas sekolah rakyat. Saat ini satu sekolah rakyat memiliki kapasitas sekitar 1.200 hingga 1.300 siswa. Ke depan, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi 2.000 hingga 3.000 siswa.

Menurut Dody, sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. “Sekolah rakyat itu program utama untuk mengentaskan kemiskinan yang paling cepat dan paling mudah. Dengan menyekolahkan anak-anak dari keluarga prasejahtera, mereka bisa mengejar perubahan menjadi lebih sejahtera,” kata Dody.

Sebelumnya, Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menyatakan untuk tahun ajaran 2026-2027 penyelenggaraan Sekolah Rakyat diperluas dari 166 titik menjadi 182 sekolah.

"Selanjutnya untuk tahun 2027-2028, pemerintah menargetkan penambahan 100 hingga 200 titik lokasi Sekolah Rakyat per tahun. Untuk tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 500 titik di 38 provinsi dan 416 kabupaten kota," ucap Kurnia dalam konferensi pers, Rabu, 22 Juli 2026, dikutip dari Antara.

Per 21 Juli 2026, sebanyak 93 Sekolah Rakyat merupakan sekolah permanen yang siap beroperasi, 81 Sekolah Rakyat rintisan tetap dan delapan Sekolah Rakyat rintisan baru. Perluasan itu menjadi bagian dari transisi bertahap dalam mengembangkan Sekolah Rakyat dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan serta memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan prasejahtera mendapatkan pendidikan yang mumpuni.

"Dengan jumlah Sekolah Rakyat yang bertambah, target peserta didik tahun ajaran 2026-2027 juga meningkat," kata Kurnia.

Merujuk kepada data Kementerian Sosial per 8 Juli 2026, target peserta didik baru tingkat SD sebanyak 6.305 orang, SMP sebanyak 11.186 orang, dan SMA sebanyak 11.077 orang sehingga mencapai total 28.568 orang. "Dengan demikian, total peserta didik Sekolah Rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini," ucap Kurnia.