Panitia SNPMB Temukan Tarif Joki UTBK hingga Rp 700 Juta

PANITIA Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB mengungkap tarif jasa joki dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau UTBK SNBT 2026 mencapai ratusan juta rupiah. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Eduart Wolok mengatakan nominal tertinggi yang ditemukan mencapai Rp 700 juta.

“Kalau soal angka joki itu variatif, tetapi dari keterangan yang kami dapatkan, itu ada sekitar 300, 400, bahkan ada yang 700 juta,” kata Eduart seusai konferensi pers di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Panitia SNPMB mencatat terdapat 27 kasus perjokian selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Seluruh kasus itu berhasil dideteksi sebelum atau saat ujian berlangsung sehingga peserta tidak diperbolehkan mengikuti UTBK SNBT lebih lanjut.

Eduart mengatakan pola perjokian tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, panitia baru menemukan indikasi kecurangan setelah ujian selesai. Sedangkan pada 2026, praktik tersebut sudah bisa terdeteksi sejak tahap awal pendaftaran dan verifikasi data peserta.

“Kalau hari ini justru pada saat sebelum pelaksanaan dan saat sementara pelaksanaan, praktiknya sudah bisa kami temukan,” ujar Eduart.

Menurut Eduart, praktik perjokian kini dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan luas. Panitia bahkan menemukan indikasi pemalsuan data yang diduga berkaitan dengan unsur pidana dalam proses penerimaan mahasiswa baru. “Memang praktik joki ini berlangsung secara terstruktur ya, terorganisir dan tidak hanya melibatkan joki saja,” tutur dia.

Dalam konferensi pers, Eduart juga menyebut mayoritas peserta pengguna jasa joki mendaftar program studi kedokteran. Kasus tersebut banyak ditemukan pada hari pertama dan kedua pelaksanaan ujian ketika peserta kedokteran dijadwalkan mengikuti UTBK.

Panitia SNPMB memastikan peserta yang terbukti menggunakan jasa joki akan dikenai sanksi blacklist dari seluruh jalur penerimaan perguruan tinggi negeri. Saat ini panitia masih mengkaji apakah sanksi tersebut berlaku tiga tahun atau permanen.