Pemkot Bontang Perkuat Sinergi TP2DD

INFO TEMPO – Pemerintah Kota Bontang menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) semester I sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto menjelaskan perkembangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah beserta kinerja TP2DD. Kata dia, digitalisasi transaksi terus menunjukkan tren positif sejak 2022 hingga semester pertama 2026.

Berdasarkan capaian semester I 2026, transaksi pajak daerah telah terealisasi secara digital sebesar 83,4 persen, sementara 9,4 persen masih menggunakan sistem semi digital. Adapun untuk retribusi daerah, transaksi digital telah mencapai 95,3 persen, dengan 4,7 persen masih dilakukan secara semi digital.

Suharto juga menyampaikan bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi pada 2026 sebesar Rp355.730.725.625, dengan realisasi hingga semester pertama mencapai Rp182.462.519.475,93. "Perkembangan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada sektor penerimaan daerah," ujarnya.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa penguatan sinergi TP2DD dan evaluasi semester I ETPD merupakan langkah penting untuk memastikan setiap inovasi digital benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui penguatan sinergi TP2DD dan evaluasi semester I elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, kita ingin memastikan bahwa setiap inovasi digital benar-benar menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, tata kelola yang semakin transparan, serta mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kota Bontang," ujar Neni.

Menurutnya, evaluasi yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan mengukur capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), tetapi juga menjadi sarana mengidentifikasi berbagai tantangan, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

Neni menjelaskan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah membawa manfaat yang sangat besar, mulai dari meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, mempercepat proses pembayaran, meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas akses pembayaran non-tunai, hingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi, QRIS, mesin EDC maupun berbagai kanal pembayaran elektronik lainnya. "Yang lebih penting adalah membangun komitmen bersama, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta memastikan seluruh inovasi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat," tegasnya.

Neni pun mengajak seluruh anggota TP2DD untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, Bankaltimtara, instansi vertikal, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menjadi fondasi dalam mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Sebagai simbol dimulainya High Level Meeting TP2DD Kota Bontang Tahun 2026, Neni Moerniaeni secara simbolis menyerahkan perangkat alat pembayaran digital kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim).

Penyerahan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam memperluas implementasi transaksi non-tunai di berbagai sektor pelayanan publik, sekaligus mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Pemimpin Divisi Funding dan Customer Management Bankaltimtara Pusat, Amuniantoyo, serta Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Setya Dodi Ermawan. Turut hadir mendampingi Pimpinan Bankaltimtara Cabang Bontang, Arie Herlambang, beserta jajaran. (*)