Puasa NU Berapa Hari? Ini Penjelasan yang Menjawab Kebingungan

• Apakah puasa NU lebih pendek atau lebih lama dari puasa Muhammadiyah?
• Kenapa NU dan Muhammadiyah sering berbeda 1 hari?
• Bolehkah mengikuti penetapan yang berbeda dari organisasi saya?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Puasa NU berapa hari sering menjadi pertanyaan menjelang bulan Ramadan, terutama karena perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah. Banyak orang salah kaprah menganggap perbedaan ini menunjukkan ketidaksesuaian, padahal sebenarnya berkaitan dengan metode hisab dan rukyat yang digunakan masing-masing pihak.

Durasi puasa menurut NU tetap mengikuti jumlah hari Ramadan yang sama, yaitu sekitar 29–30 hari, namun perbedaan tanggal awal atau akhir puasa bisa terjadi karena kriteria penetapan hilal. Memahami hal ini membantu umat Islam melihat perbedaan tersebut sebagai bagian dari keragaman praktik ibadah yang tetap sejalan dengan tuntunan syariat, tanpa mengurangi keabsahan puasa yang dijalankan. Berikut ulasan selengkapnya, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Selasa (17/2/2026). 

Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa puasa Ramadan yang dijalankan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) adalah selama 29 atau 30 hari, sama persis dengan durasi puasa yang dijalankan oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal jumlah hari berpuasa antara NU dengan Muhammadiyah, Persis, atau organisasi Islam lainnya. Semua umat Islam wajib berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran.

Dalam sistem kalender Hijriyah atau Qamariyah yang digunakan dalam Islam, satu bulan bisa berlangsung selama 29 hari atau 30 hari, tergantung pada siklus bulan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadits shahih bahwa "Bulan itu adalah 29 hari. Maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal. Jika terhalang awan bagimu maka genapkanlah bilangan Syakban 30 hari." Berdasarkan hadits ini, maka bulan Ramadan bisa 29 hari jika hilal Syawal terlihat pada malam ke-29, atau 30 hari jika hilal tidak terlihat sehingga harus digenapkan.

Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan "Puasa Ramadan NU berapa hari?" adalah 29 atau 30 hari, tidak lebih dan tidak kurang. Durasi ini bersifat mutlak dan tidak dapat diubah karena merupakan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Yang menjadi perbedaan bukanlah berapa hari NU berpuasa, melainkan kapan NU memulai dan mengakhiri puasa, yang ditentukan oleh metode penetapan hilal yang mereka gunakan.

Pertanyaan tentang berapa hari puasa Ramadan NU sebenarnya muncul dari kesalahpahaman masyarakat terhadap perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Banyak orang mengira bahwa perbedaan 1 hari dalam memulai atau mengakhiri puasa berarti jumlah hari berpuasa juga berbeda. Padahal, yang berbeda hanyalah tanggal mulai dan berakhirnya puasa dalam kalender Masehi, sementara durasi puasa dalam kalender Hijriyah tetap sama, yaitu satu bulan penuh. Kesalahpahaman ini perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah umat.

NU menggunakan metode rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal. Rukyatul hilal adalah metode dengan melihat hilal (bulan sabit) secara langsung menggunakan mata telanjang atau alat bantu pada sore hari tanggal 29 bulan Hijriyah. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya adalah awal bulan baru. Jika hilal tidak terlihat karena mendung atau memang belum waktunya, maka bulan yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Metode ini dipilih NU karena dianggap paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang selalu melakukan rukyat sebelum menetapkan awal Ramadan dan Syawal.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal. Hisab adalah metode yang menggunakan perhitungan ilmiah tentang posisi bulan dan matahari untuk memprediksi kapan hilal akan berada di atas ufuk. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, yaitu jika pada saat matahari terbenam, bulan sudah berada di atas ufuk meskipun sangat tipis dan belum tentu bisa dilihat, maka keesokan harinya sudah ditetapkan sebagai awal bulan baru. Metode ini dipilih Muhammadiyah karena dianggap lebih pasti, bisa diprediksi jauh-jauh hari, dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.

Perbedaan metode inilah yang kadang menyebabkan NU dan Muhammadiyah berbeda 1 hari dalam memulai atau mengakhiri puasa. Misalnya, pada sore hari tanggal 29 Ramadan, perhitungan hisab Muhammadiyah sudah menunjukkan bahwa hilal Syawal sudah wujud (ada) di atas ufuk, sehingga keesokan harinya mereka sudah merayakan Idulfitri. Namun pada saat yang sama, tim rukyat NU belum bisa melihat hilal karena hilal masih terlalu tipis atau terhalang awan, sehingga mereka menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari dan baru merayakan Idul Fitri sehari setelahnya.

Yang perlu dipahami adalah bahwa baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama berpuasa selama satu bulan penuh dalam kalender Hijriyah. Jika NU memulai Ramadan tanggal 1 Maret dan Muhammadiyah tanggal 2 Maret, maka keduanya akan tetap berpuasa 29 atau 30 hari, hanya berbeda tanggal dalam kalender Masehi. Jadi, perbedaan yang ada bukanlah perbedaan dalam jumlah hari, melainkan perbedaan dalam tanggal mulai dan berakhir menurut kalender Masehi.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki prosedur yang jelas dalam menentukan awal Ramadan. Setiap menjelang akhir bulan Syakban, Lembaga Falakiyah PBNU akan mengeluarkan imkan rukyat (kemungkinan hilal bisa dilihat) berdasarkan data astronomis. Tim rukyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan melakukan pengamatan hilal pada sore hari tanggal 29 Syakban. Mereka menggunakan berbagai instrumen seperti teleskop, kamera, dan alat bantu lainnya untuk memastikan apakah hilal Ramadan sudah bisa dilihat atau belum.

Hasil rukyat dari berbagai daerah kemudian dilaporkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU akan mengkaji kesaksian-kesaksian yang masuk dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kredibilitas saksi, kondisi cuaca, data astronomis, dan kesesuaian dengan kriteria rukyat yang berlaku. Jika ada kesaksian yang valid bahwa hilal sudah terlihat, maka PBNU akan mengeluarkan keputusan bahwa esok hari adalah 1 Ramadan. Namun jika tidak ada kesaksian yang valid, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari.

Selain proses internal NU, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga mengadakan Sidang Isbat yang menghadirkan perwakilan dari berbagai ormas Islam termasuk NU dan Muhammadiyah. Dalam sidang ini, pemerintah akan mendengarkan laporan rukyat dari berbagai daerah dan memutuskan secara resmi kapan 1 Ramadan dimulai. NU umumnya mengikuti keputusan pemerintah dalam Sidang Isbat ini sebagai bentuk ta'at kepada ulil amri dan menjaga persatuan umat. Namun, jika ada perbedaan yang prinsipil, NU bisa mengeluarkan keputusan tersendiri untuk warganya.

Proses penentuan awal Ramadan ini menunjukkan bahwa NU sangat berhati-hati dan teliti dalam menetapkan waktu ibadah. Timeline pengumuman biasanya dilakukan pada malam hari setelah rukyat dilaksanakan, sehingga umat bisa mempersiapkan diri untuk memulai puasa keesokan harinya. Kecepatan dan akurasi informasi menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Di era digital seperti sekarang, pengumuman resmi NU bisa diakses melalui website resmi PBNU, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya.

1. Apakah puasa NU lebih pendek atau lebih lama dari puasa Muhammadiyah?

Tidak ada perbedaan durasi. Baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama berpuasa selama 29 atau 30 hari. Yang berbeda hanya tanggal mulai dan berakhirnya puasa dalam kalender Masehi.

2. Kenapa NU dan Muhammadiyah sering berbeda 1 hari?

Karena perbedaan metode penetapan. NU menggunakan rukyatul hilal (melihat hilal langsung), sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab (perhitungan astronomi). Perbedaan metode ini kadang menghasilkan kesimpulan yang berbeda 1 hari.

3. Bolehkah mengikuti penetapan yang berbeda dari organisasi saya?

Secara fiqih, diperbolehkan mengikuti penetapan pemerintah atau ulama setempat. Yang terpenting adalah niat ibadah yang ikhlas dan mengikuti keputusan yang sah secara syariat.

4. Apakah perbedaan ini membatalkan puasa?

Tidak. Perbedaan metode penetapan adalah perbedaan ijtihad yang sah dalam Islam. Puasa tetap sah selama mengikuti salah satu metode yang diakui oleh ulama.

Andre Kurniawan Kristi, Nisa Mutia SariTim Redaksi