LPS Pastikan Koordinasi KSSK Berlanjut setelah Perry Mundur

KETUA Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu memastikan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetap berlanjut setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Saya kira kebijakan moneter ataupun koordinasi kebijakan dengan LPS, OJK, dan Menteri Keuangan akan terus berjalan, bahkan lebih kuat,” kata Anggito seusai Seminar Nasional ISEI Jakarta Komisariat Perbanas di Jakarta, Selasa, 28 jULI 2026, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan keputusan Perry untuk mengundurkan diri karena alasan pribadi dan keluarga tidak akan mengganggu koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Menurut Anggito, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan pimpinan lembaga anggota KSSK di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin malam, 27 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, disampaikan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena kebijakan yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan sinergi antarlembaga yang lebih kuat.

“Tadi malam sudah dikumpulkan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena ini adalah keberlanjutan dari kebijakan yang ada. Kami akan membangun suatu sinergi yang lebih baik,” ujarnya.

Anggito juga menyampaikan apresiasi kepada Perry atas pengabdiannya selama memimpin bank sentral. “Saya kira kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Perry. Pengabdiannya luar biasa, karyanya nyata membuktikan,” ucap dia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin, 27 Juli 2026 mengumumkan pengunduran diri Perry dari jabatan Gubernur BI.

Pemerintah menerima surat pengunduran diri tersebut pada Minggu, 26 Juli 2026, kemudian Presiden menerima keputusan Perry sesuai mekanisme perundang-undangan.

Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur BI.

BI menyatakan penetapan tersebut dilakukan untuk memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Anggito menambahkan koordinasi antarotoritas dalam KSSK semakin erat, sementara permodalan dan likuiditas perbankan masih memadai sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

Ia memaparkan kondisi industri perbankan nasional yang dinilai masih memiliki penyangga yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian.

"Dana pihak ketiga meningkat 10 persen. Modal di sekitar 24 persen, jauh di atas ketentuan minimum. Rasio kredit bermasalah juga tetap rendah sekitar 2 persen. Artinya sistem perbankan kita secara agregat itu memiliki ruang yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian," ungkap Anggito.