Perjalanan 19 Tahun Sumarsih dan Aksi Kamisan

AKTIVIS Maria Katarina Sumarsih memberikan kuliah umum mengenai Aksi Kamisan, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026. Acara bertajuk “Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana” itu digelar oleh Akademi Jakarta dan didukung Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS. Program tersebut turut mengenang pemikiran serta memperjuangkan Sutan Takdir Alisjahbana menjadi pahlawan nasional. 

Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang menuntut pengusutan tuntas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Sumarsih merupakan ibu dari Bernadinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atma Jaya Jakarta yang tewas dalam Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998. 

Ia mengatakan kasus pelanggaran HAM tak pernah serius ditangani pemerintah sejak awal reformasi. Menurut Sumarsih hanya mantan presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memiliki komitmen dalam mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM ini. “Tetapi ia dilengserkan,” katanya, kepada Tempo, Senin 27 Juli 2026.

Dalam pemaparannya, Sumarsih mengungkapkan kekecewaan terhadap para mantan presiden yang tak serius menangani pelanggaran HAM. Mantan presiden B. J. Habibie, misalnya, tak menepati janji untuk mengusut penembakan mahasiswa di Semanggi pada 1998. Ada pun Gus Dur,, memerintahkan jaksa agung menindaklanjuti berkas penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Sayangnya, ia diturunkan dari jabatan presiden.

Begitu juga mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang ternyata mengecewakan. “Megawati tak berbuat apa-apa. Bahkan pada pemilu 2009 ia berpasangan dengan Prabowo Subianto menjadi pasangan capres dan cawapres,” ujar wanita 74 tahun itu..

Sumarsih juga mengungkit para pelanggar HAM berat yang bisa mendirikan partai politik. Ia menyinggung Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerindra. Padahal, Prabowo dipecat dari militer karena terlibat dalam penculikan aktivis pada 1997-1998. Ia juga menyesalkan Wiranto yang tak diperiksa atas dugaan pelanggaran HAM dan bisa melanjutkan karier politik lewat Partai Hanura.

Kekecewaan Sumarsih berlanjut pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Selama masa jabatannya sejak 2004 hingga 2014, SBY hanya berjanji menyelesaikan kasus, namun ternyata tak terbukti. Kekesalan Sumarsih memuncak pada masa kepemimpinan Joko Widodo alias Jokowi. “Jokowi adalah seorang presiden yang tutur katanya tidak bisa dipercaya,” ucapnya.

Sumarsih mengingat bagaimana Jokowi berkali-kali melempar janji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan, Jokowi turut memasukkan isu ini ke dalam janji kampanyenya.

Namun kini, ia pun tak berharap banyak pada Presiden Prabowo Subianto. Sebagai sikap penolakan terhadap kepemimpinan Prabowo, Aksi Kamisan tak lagi menulis surat kepada presiden sejak 24 Oktober 2024, beberapa hari setelah pelantikan presiden. Sebagai gantinya, Aksi Kamisan membuat selebaran untuk dibagikan kepada wartawan dan peserta aksi.

Meski tak menaruh harapan kepada Prabowo, Sumarsih percaya bahwa perlawanan terhadap pengabaian negara terhadap hak asasi manusia bisa tetap dipelihara lewat sebuah aksi solidaritas. “Bagi saya, Aksi Kamisan adalah cara kami bertahan berjuang untuk membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan imunitas, menolak lupa, dan merawat reformasi,” tuturnya. 

Aksi Kamisan memasuki 19 tahun, pada 18 Januari 2026. Aksi peringatan diadakan di depan Istana Negara Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Aksi Kamisan merupakan gerakan masyarakat menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. 

Dikutip dari artikel dalam jurnal Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia, aksi ini diselenggarakan secara rutin tiap Kamis yang telah berlangsung sejak 18 Januari 2007.

Aksi Kamisan muncul sebagai bentuk protes para keluarga korban Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan pembunuhan aktivis Munir. Maria Katarina Sumarsih, Suciwati, dan Bedjo Untung tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) lalu menjadi pencetus gerakan ini. Kala itu mereka mencari alternatif kegiatan sebagai wadah perjuangan. Dalam pertemuan disepakati penentuan hari, lokasi, waktu, pakaian, warna, dan simbol aksi.

Dikutip dari Sejarah Aksi Kamisan Jakarta: Gerakan Sosial Baru Tahun 2007-2021, pemilihan lokasi di depan Istana Presiden sebagai simbol pusat kekuasaan. Pakaian ditentukan berwarna hitam dan payung hitam sebagai maskot Aksi Kamisan.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak korban-korban pelanggaran HAM berat maka semakin banyak juga masyarakat yang bergabung dalam aksi kamisan tersebut. Tak hanya pelanggaran HAM masa lalu, Aksi Kamisan juga menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM lainnya seperti konflik penggusuran lahan dan tindakan kekerasan aparat kepada masyarakat sipil.