Teras Cihampelas Jadi Aset Pemprov Jabar, Gubernur Dedi Mulyadi: Oktober Sudah Bersih

INFO TEMPO - Pemerintah Kota Bandung resmi menyerahkan aset Jalan dan Teras Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan berita acara hibah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah administratif sebelum melakukan penataan kawasan Teras Cihampelas. Menurut dia, fokus pemerintah kini bukan lagi pada persoalan administrasi, melainkan eksekusi teknis di lapangan. "Teras Cihampelas sudah diserahkan ke pemerintah provinsi dan selanjutnya kami akan menyiapkan administrasi untuk membenahi kawasan ini agar kembali menjadi pusat industri kreatif, mode, dan tujuan wisata," kata Dedi.

Pria yang akrab disapa KDM ini optimistis penataan kawasan tersebut semakin berdampak positif apabila operasional Bandara Husein Sastranegara kembali normal. Menurut dia, wisatawan, khususnya dari Malaysia, Singapura, dan Brunei, berpotensi kembali menjadikan Bandung sebagai destinasi utama. "Kalau (Bandara) Husein Sastranegara sudah berjalan, saya yakin wisatawan akan kembali ramai ke Bandung. Mereka tinggal lebih lama, sehingga berdampak pada sektor hotel, restoran, dan ekonomi kota," ujarnya.

Mengenai rencana pembongkaran Teras Cihampelas, Dedi memastikan prosesnya dilakukan melalui mekanisme lelang setelah seluruh administrasi diselesaikan. "Nanti kami siapkan perangkat administratifnya, kemudian lelang. Pembongkaran itu ada nilainya. Siapa yang memberikan penawaran terbaik, dia yang berhak membongkar," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berfoto bersama seusai menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Jalan Cihampelas di Balai Kota Bandung, pada Rabu, 29 Juli 2026. Dok. TEMPO

Dedi melanjutkan, proses administrasi ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. Kemudian tahapan lelang, sehingga kawasan Teras Cihampelas ditargetkan bersih pada Oktober 2026. Pada kesempatan itu, KDM juga menanggapi potensi sorotan lembaga pengawas terhadap proses pembongkaran. Dedi menyampaikan, seluruh tahapan akan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

"Yang penting tidak ada niat jelek. Selama prosesnya lurus dan sesuai mekanisme, semua orang akan memahami," katanya. KDM memastikan pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pembongkaran. Nilai pekerjaan ditentukan melalui proses appraisal sebelum dilelang kepada pihak yang berminat.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Jalan dan Teras Cihampelas kini sepenuhnya telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620 Tanggal 30 Juni 2026 yang menetapkan ruas Jalan Cihampelas sebagai jalan provinsi, sehingga penyelenggaraan dan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dari mulai jalan Cihampelas ada di pemerintahan provinsi," tuturnya. (*)