Cara Resmi Daftar BLT Kesejahteraan Rakyat 2025, Simak untuk Hindari Penipuan

Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada tahun 2025. Program ini hadir sebagai dukungan tambahan di luar skema bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT, dengan tujuan utama menjaga daya beli masyarakat.

Total bantuan yang akan disalurkan mencapai Rp 900 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dicairkan sekaligus untuk periode tiga bulan. Penyaluran BLT Kesra ini dijadwalkan dimulai pada 20 Oktober 2025, menyasar lebih dari 35 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk memahami cara mendapatkan dan mengecek status penerima BLT melalui jalur resmi. Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari potensi penipuan yang mungkin mengatasnamakan program pemerintah.

BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia berupa Bantuan Langsung Tunai tambahan. Program ini dirancang sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari bantuan sosial yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.

Tujuan utama dari BLT Kesra adalah untuk menjaga serta memperkuat daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Bantuan ini diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi global yang terus berlanjut.

Selain itu, BLT Kesra juga berperan penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan konsumsi masyarakat tetap terjaga, yang pada gilirannya dapat menggerakkan roda perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan bahwa BLT Kesejahteraan Rakyat akan disalurkan sebesar Rp 300.000 per bulan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini akan diberikan untuk periode tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025.

Secara total, setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp 900.000, karena seluruh bantuan akan dicairkan sekaligus. Mekanisme pencairan serentak ini bertujuan untuk mempermudah proses dan memastikan dana segera sampai ke tangan penerima.

Penyaluran BLT Kesra dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2025. Masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menerima bantuan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Program BLT Kesejahteraan Rakyat menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Jumlah ini diperkirakan dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa, dengan asumsi rata-rata satu KPM terdiri dari empat anggota keluarga.

Penerima BLT Kesra ditentukan berdasarkan kriteria ketat yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka harus masuk dalam desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang meliputi kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga pas-pasan.

Selain itu, calon penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau basis data resmi pemerintah daerah, memiliki data kependudukan yang valid, dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP aktif. Penting juga bahwa penerima tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang tumpang tindih seperti PKH atau BPNT, serta bukan anggota TNI, Polri, atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status penerima BLT Kesejahteraan Rakyat 2025 melalui dua cara resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Cara ini penting untuk memastikan informasi yang diterima akurat dan menghindari penipuan.

Pertama, pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan data sesuai KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal, lalu mengetik kode verifikasi dan klik 'Cari Data'.

Kedua, masyarakat juga bisa menggunakan Aplikasi Cek Bansos Kemensos yang tersedia di Play Store atau App Store. Setelah mengunduh dan membuka aplikasi, pilih menu 'Cek Bansos', lalu isi data sesuai KTP dan nama lengkap. Sistem akan menampilkan status penerimaan bantuan jika terdaftar.

Bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS, pemerintah menyediakan jalur resmi untuk mengajukan diri. Proses pendaftaran ini harus dilakukan melalui saluran resmi untuk menghindari potensi penipuan.

Salah satu cara pendaftaran adalah melalui Aplikasi Cek Bansos. Setelah mengunduh aplikasi, buat akun baru, lalu login dan pilih menu 'Daftar Usulan'. Isi data diri lengkap, unggah foto tempat tinggal serta dokumen pendukung, dan kirim permohonan. Status pengajuan dapat dipantau melalui menu 'Riwayat Usulan'.

Alternatif lain, masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat untuk memastikan data sudah masuk DTKS atau mengajukan usulan pendaftaran. Melakukan pendaftaran melalui jalur resmi ini adalah langkah krusial untuk memastikan keabsahan data dan menghindari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mungkin menjanjikan bantuan di luar prosedur yang ditetapkan.