Daftar Hoaks Terkini Pendaftaran dan Cek Status Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta- Di tengah upaya pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja, muncul berbagai modus penipuan yang memanfaatkan program ini. Modus-modus tersebut seringkali beredar melalui platform media sosial dan pesan instan, menjerat masyarakat dengan iming-iming kemudahan akses informasi atau pencairan dana.

Para penipu ini kerap menyebarkan tautan atau situs web palsu yang menyerupai kanal resmi pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencuri data pribadi korban, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau informasi sensitif lainnya. Modus penipuan ini dirancang untuk melakukan phishing, yaitu upaya mendapatkan informasi rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya.

Penipu memanfaatkan ketidaktahuan dan kebutuhan masyarakat akan bantuan ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memverifikasi setiap informasi yang diterima terkait BSU. Jangan pernah memasukkan data pribadi ke tautan yang tidak jelas sumbernya. 

Cek Fakta Liputan6.com pun telah mengungkap kumpulan hoaks seputar BSU, informasi palsu tersebut harus diwaspadai sebab dikemas seperti informasi resmi sehingga bisa membuat kita terkecoh dan sulit mengenalinya.

Dengan memahami berbagai bentuk penipuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terperdaya oleh klaim-klaim yang tidak benar.

Mari kenali ragam hoaks BSU agar terhindar dari kerugian.

Selain tautan palsu, beredar pula klaim mengenai website palsu yang mengatasnamakan Pospay untuk mengecek status penerima BSU. Website ini sering menampilkan narasi meyakinkan seperti "PROGRAM RESMI BANTUAN SUBSIDI UPAH 2025" dan "Sebagai mitra distribusi, POSPAY menjamin proses verifikasi cepat, aman, dan terhubung langsung ke sistem resmi." Namun, jika diklik, tautan tersebut mengarah pada formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.

Klaim website palsu tersebut tidak benar dan merupakan jebakan penipuan. Pengecekan status Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Pospay yang benar hanya dapat dilakukan melalui aplikasi resmi. Aplikasi Pospay dapat diunduh dari Google Play Store atau App Store, bukan melalui tautan website yang tidak dikenal.

Langkah-langkah yang benar untuk mengecek status BSU melalui aplikasi Pospay adalah dengan mengunduh dan menginstal aplikasi, kemudian mencari menu untuk mengecek BSU (biasanya ikon "i" atau menu "Jenis Bantuan"). Setelah itu, pilih "Bantuan Subsidi Gaji/Upah 2025," masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), lalu klik "Cek Status Penerima."

Kumpulan hoaks terkini seputar BSU juga mencakup klaim adanya tautan pendaftaran BSU untuk kuartal 3 dan 4 tahun 2025. Pesan hoaks ini seringkali disertai narasi yang mendesak, seperti "INFO TERBARU BSU 2025. Pemerintah memastikan BSU tetap cair di Kuartal III & IV. Resmi dari pemerintah. Cair langsung ke rekening. Gratis tanpa pungutan." Tautan yang disematkan akan mengarahkan pengguna ke situs palsu yang meminta identitas pribadi dan nomor Telegram.

Klaim mengenai link pendaftaran BSU kuartal 3 dan 4 tersebut adalah tidak benar. Program BSU memiliki kriteria dan mekanisme penyaluran yang jelas, dan tidak ada pendaftaran BSU secara mandiri melalui tautan yang beredar di media sosial. Masyarakat harus selalu merujuk pada informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat utama penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 meliputi status aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Mei 2025, memiliki gaji maksimal Rp 3.500.000, bukan ASN, TNI, atau Polri, serta tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja, PKH, atau BPUM. Informasi ini hanya dapat ditemukan di kanal resmi pemerintah.

Sebuah unggahan di media sosial Facebook pernah mengklaim bahwa pengecekan penerima BSU 2025 dapat dilakukan tanpa perlu data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Klaim ini menyatakan bahwa masyarakat cukup memasukkan nama lengkap dan nomor telepon di tautan yang disediakan. Modus ini bertujuan untuk memancing korban agar memberikan data pribadi.

Tautan yang diklaim untuk mengecek penerima BSU tanpa NIK adalah hoaks. Situs resmi untuk pengecekan BSU, baik milik BPJS Ketenagakerjaan (bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id) maupun Kementerian Ketenagakerjaan (bsu.kemnaker.go.id), sama-sama mensyaratkan data NIK. NIK merupakan identifikasi utama yang digunakan pemerintah untuk memverifikasi data penerima bantuan.

Penting untuk diingat bahwa setiap program bantuan pemerintah, termasuk BSU, selalu memerlukan verifikasi data yang akurat. Permintaan NIK adalah prosedur standar untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Oleh karena itu, jika ada klaim yang menyebutkan pengecekan tanpa NIK, dapat dipastikan itu adalah penipuan.

Kumpulan hoaks terkini seputar BSU juga mencakup klaim mengenai tautan penerimaan Bantuan Subsidi Upah khusus untuk karyawan dan guru honorer tahun 2025. Unggahan di media sosial Facebook ini berisi tautan yang jika diklik akan meminta pengisian data pribadi dan nomor Telegram aktif, mengindikasikan modus penipuan serupa dengan kasus lainnya.

Faktanya, unggahan tersebut tidak benar. Tautan yang tertera untuk registrasi penerimaan BSU ini tidak mengarah pada situs resmi pemerintah. Laman resmi untuk mengecek penerima BSU hanya dapat diakses melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Penyaluran BSU didasarkan pada data terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat, khususnya karyawan dan guru honorer, diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Selalu pastikan keabsahan setiap tautan atau informasi yang diterima. Kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari menjadi korban penipuan yang memanfaatkan program bantuan sosial.