Feri Amsari: Kabinet Bayangan Tidak Hendak Makar

MENTERI Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari mengatakan mereka tidak hendak menggulingkan pemerintahan atau makar. Menurut dia, pembentukan Kabinet Bayangan juga tidak memenuhi unsur makar.

"Menurut keyakinan kami, tidak ada satu pun pasal yang berkaitan dengan makar," kata dia dalam konferensi pers Kabinet Bayangan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.

Makar diatur dalam Pasal 104, 107, 108, dan 109 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana keamanan negara. Pakar hukum tata negara ini mengatakan tidak ada pasal itu yang dilakukan Kabinet Bayangan.

Kabinet Bayangan tidak berupaya untuk menyerang fisik presiden dan wakil. Kabinet bayangan juga tidak ingin mengubah struktur pemerintahan/kementerian. "Kami tidak dalam rangka mengubah, kami membayangkan saja," kata dia. 

Kabinet Bayangan juga tidak ingin melakukan upaya pengambilan sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Kabinet Bayangan juga tidak berupa melakukan kudeta bersenjata. "Kami tidak punya senjata. Kita hanya punya mikrofon," kata dia. 

Meski begitu, dia meyakini Kabinet Bayangan merupakan senjata rakyat. Rakyat, kata dia, hanya punya hak bicara. "Hak bicara biasanya menakutkan bagi pemerintah yang otoriter," kata dia. 

Masyarakat sipil yang terdiri dari akademikus hingga pegiat membentuk kabinet bayangan. Terdapat sejumlah nama yang terpilih untuk mengisi 15 pos kementerian di kabinet tandingan pemerintahan Prabowo Subianto ini.

Feri Amsari, menjelaskan kabinet ini bukan untuk merebut kekuasaan yang hari ini dipimpin Prabowo Subianto. Pembentukan kabinet bayangan, kata dia, sebagai respons masyarakat sipil terhadap hilangnya fungsi checks and balances ke eksekutif. 

Dia berujar tidak ada oposisi formal yang mampu mengimbangi Kabinet Merah Putih, yang mayoritas berisi kekuatan politik dari partai koalisi. Padahal, kata dia, Indonesia sebetulnya tidak kekurangan orang berkompeten yang siap dan cakap menjalankan pemerintahan. 

“Sayangnya semua itu tak bisa terwujud karena tersandera kepentingan politik,” ujar Feri dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Feri memastikan pembentukan kabinet ini terbebas dari sokongan partai politik ataupun politikus. Dia berujar seluruh kerja bersifat sukarela dan probono atau untuk kepentingan umum.