Hoaks Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, Simak Faktanya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, video viral yang beredar di berbagai platform media sosial dan menampilkan dirinya menyatakan bahwa guru sebagai beban negara adalah hoaks.

"Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalak hoax," kata Sri Mulyani dikutip dari media sosial resminya, Rabu (20/8/2025).

Sri Mulyani menyatakan, fakta yang ada dia tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara.

"Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu," tegas dia.

"Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," tandas Sri Mulyani dalam Instagramnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menjelaskan soal video viral yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI Deni Surjantoro, potongan video tersebut hoaks.

Faktanya, video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.

Dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, Kamis 7 Agustus 2025, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti, terkait rendahnya gaji guru dan dosen.

Sri Mulyani mengungkapkan rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam sambutannya.

Pertanyaan pun muncul, kata Sri Mulyani apakah negara harus menanggung seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen, atau adakah ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan. Kendati begitu, Sri Mulyani tak merinci bentuk partisipasi masyarakat yang ia maksud. 

"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," ujar Sri Mulyani, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Sri Mulyani menyampaikan pada 2025 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun atau sejumlah 20 persen dari total belanja negara. 

Dana tersebut tersebar dalam berbagai program, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta pelajar, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri.

Selain itu, anggaran juga dialokasi untuk beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi untuk 666,9 ribu guru, pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 22 ribu sekolah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan tidak digelontorkan secara serampangan. Pemerintah telah membaginya ke dalam tiga klaster utama.

"Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai mahasiswa,” ujarnya.

Kemudian, klater  kedua untuk guru dan dosen itu belanjanya mulai dari gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Klaster ketiga untuk sarana prasarana.