ICSF: Literasi hingga Regulasi Kunci Hadapi Peretas Bayaran

KETUA Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai dunia menghadapi ancaman baru yang lebih berbahaya terkait hacker atau peretas pasca-skandal Cambridge Analytica pada 2018. Menurut dia, praktik manipulasi data yang terungkap dalam kasus tersebut kini berkembang menjadi industri peretasan bayaran yang semakin canggih dan terorganisasi.

Ardi mengatakan skandal Cambridge Analytica membuka mata dunia terhadap penyalahgunaan data pribadi untuk memanipulasi opini publik secara sistematis. Data jutaan pengguna media sosial yang dikumpulkan tanpa persetujuan digunakan untuk membangun profil psikografis rinci dan menargetkan individu dengan pesan politik tertentu.

“Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana dampak dari skandal ini tidak hanya berhenti pada kesadaran akan pentingnya privasi data,” kata Ardi kepada Tempo, Senin, 15 Juni 2026. “Pasca-Cambridge Analytica, lanskap digital justru semakin gelap.”

Ia menjelaskan taktik manipulasi data yang diperkenalkan Cambridge Analytica tidak menghilang, melainkan berkembang dengan memadukan pengawasan siber tingkat tinggi, akal imitasi (AI), dan operasi psikologis yang sebelumnya banyak digunakan oleh lembaga militer. Praktik tersebut, kata dia, kini digunakan untuk memengaruhi hasil pemilihan, membungkam oposisi, hingga merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, Ardi menekankan perlunya strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. “Untuk menghadapi tantangan ini, kita memerlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi,” ujarnya.

Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjadikan literasi digital sebagai prioritas utama. Masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali dan menangkal disinformasi, sementara pendidikan literasi digital perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah serta program pelatihan masyarakat.

Selain itu, Ardi menilai pemerintah perlu memperketat regulasi perlindungan data pribadi agar informasi warga negara tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi ancaman digital yang bersifat global.

“Negara-negara demokrasi juga perlu memperkuat kerangka hukum internasional untuk mengatur aktivitas digital dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk tujuan-tujuan yang merugikan,” tuturnya.

Ardi menegaskan hacker dan buzzer bayaran kini bukan hanya menjadi ancaman bagi privasi individu, tapi juga terhadap stabilitas sosial dan politik. Karena itu, ia mendorong keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menjaga integritas demokrasi serta menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab.