Menurut Dedi Mulyadi Kiai Tak Perlu Sampaikan agar Masyarakat Berzakat kepada Fakir-Miskin, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Dedi Mulyadi pernah menduduki jabatan strategis jauh sebelum dirinya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Dedi Mulyadi pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode (2019-2023) dan sebelum juga pernah menjadi Bupati Purwakarta dua periode (2008-2018) 

Ketika menjadi Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi pernah mengatakan bahwa para kiai tidak perlu repot menyampaikan pesan kepada masyarakat agar berzakat kepada fakir-miskin. Apa alasannya?

“Para kiai itu tidak perlu keliling menyampaikan pesan agar masyarakat zakat ke fakir-miskin. Lebih baik ia sampaikan pesan itu kepada anggota DPRD atau ke Bupati, Wali kota, Gubernur dan Presiden,” katanya pada 2016 silam seperti dinukil dari NU Online, Jumat (4/4/2025).

Dedi juga menilai peran mubaligh belum optimal sebagai opinion leader di masyarakat. Menurutnya, para pendakwah kebanyakan kurang bergerak memasuki kawasan substansial dari nilai-nilai Islam dan terjebak pada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak menukik pada penyelesaian problem di masyarakat. 

“Para kiai akan lebih baik kalau menekan negara agar membenahi anggaran untuk fakir-miskin. Toh fakir-miskin juga secara konstitusi menjadi kewajiban negara,” tuturnya. 

Pengasuh dan Santri Ponpes di Cilacap Tolak People Power

Dedi Mulyadi mengatakan, nasib fakir-miskin adalah urusan negara, bukan kiai. “Kalau para ulama justru tidak berjuang menekan negara untuk kepentingan fakir-miskin itu, saya malah jadi curiga, jangan-jangan mereka bagian dari kekuasaan. Keliling ke mana-mana berdakwah soal nasib fakir-miskin seolah-olah kewajiban masyarakat melalui, padahal itu urusan negara," ujar pria yang akrab disapa Kang Dedi ini.

Sebagai seorang pemimpin, Dedi tidak merasa pusing untuk mengurus zakat karena tanggung jawab dirinya bukan mengurus zakat, melainkan menyejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya, ketika menjadi Bupati Purwakarta, ia selalu berjuang agar tidak ada fakir miskin di daerahnya. 

Ia berprinsip, melalui anggaran yang ada, fakir-miskin harus dibebaskan dari beban kehidupannya. 

"Apakah di Jepang misalnya ada pembicaraan siapa yang bertugas mengurus fakir-miskin? Tidak. Apakah di Inggris dibicarakan? Tidak. Di Indonesia ini saja yang aneh. Sudah jelas fakir-miskin dan anak-anak terlantar wajib diurus negara tapi ada orang miskin dibiarkan dan tidak melakukan protes ke negara," tandasnya.

Dedi Mulyadi juga menyoroti soal fatwa yang dibuat para ulama. Ia berpandangan, fatwa seharusnya tidak soal urusan ibadah saja, tetapi juga mencakup hal substansial yang terjadi di masyarakat.

“Bagaimana seharusnya jalan yang rusak dan bikin orang terjungkal itu, apa hukumnya? Kalau pemerintah terlambat membenahi jalan berlubang dosa atau tidak? Kalau pemerintah membiarkan orang terserang penyakit akibat kebanjiran dan hartanya hilang dosa atau tidak? Jika dosa, apa hukumannya?" kata Dedi. 

Dedi menginginkan ajaran Islam itu tegak secara substansial sebagai agama yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kejahiliyahan atau ketidakberadaban. Ia berharap agar Islam bisa berkembang sebagai agama yang memberikan rahmat, kebaikan dan kasih-sayang terhadap manusia dan alam semesta. 

"Kalau hari ini kita bicara tentang fikih, maka harus bicara tentang fikih yang lebih luas. Misalnya, apa yang membuat orang Indonesia tidak tertib berlalu lintas? Apa yang membuat tata ruang dan juga ruang publik tidak beradab? Mengapa orang Indonesia tidak tertib dalam urusan kebersihan? Bagaimana hukum buang sampah sembarangan dan bagaimana mengatasi agar kebiasaan buruk itu berganti dengan kebiasaan yang beradab?” imbuhnya.

“Kalau kita ini mengaku beragama tapi tidak mengurus hal-hal seperti itu, saya curiga jangan-jangan kita ini tidak beragama. Sebab keimanan kita ternyata tidak dibuktikan melalui tindakan atau amal," pungkas Dedi.